17 Februari 2025, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh Indonesia turun ke jalan dalam aksi yang mereka beri nama "Indonesia Gelap." Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Dengan penuh semangat, para mahasiswa menyuarakan aspirasi mereka, menyampaikan lima tuntutan utama yang dinilai sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat serta kemajuan dunia pendidikan.
Dalam orasinya, mahasiswa menegaskan perlunya perubahan kebijakan yang lebih berfokus pada kepentingan rakyat. Mereka menyoroti berbagai isu, mulai dari penghematan anggaran negara yang dinilai merugikan, kebijakan terkait pendidikan, hingga pentingnya penghentian kebijakan publik tanpa riset ilmiah. Aksi ini mencerminkan tekad mahasiswa untuk terus mengawal isu-isu penting demi mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.
Tuntutan Mahasiswa
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Berikut adalah lima poin tuntutan yang disampaikan:
Mencabut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025
Mahasiswa mendesak pemerintah untuk mencabut instruksi yang mewajibkan penghematan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Kebijakan ini dianggap tidak mendukung kepentingan rakyat, terutama dalam sektor-sektor yang memerlukan alokasi anggaran lebih besar seperti pendidikan dan kesehatan.
Mencabut Pasal dalam RUU Minerba
Para mahasiswa menolak pasal dalam Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang. Mereka menilai kebijakan ini berpotensi mengurangi independensi akademik dan menimbulkan konflik kepentingan di dunia pendidikan.
Mempermudah Pencairan Tunjangan Dosen dan Tenaga Pendidik
Tuntutan ketiga, menyoroti masalah tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Mahasiswa meminta pemerintah memastikan pencairan tunjangan dilakukan tanpa hambatan birokrasi atau pemotongan dana, demi mendukung kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia.
Mengeluarkan Program Makan Bergizi (MBG) dari Anggaran Pendidikan
Mahasiswa juga mendesak evaluasi terhadap program MBG yang dianggap membebani anggaran pendidikan. Mereka meminta agar program tersebut dipindahkan ke sektor anggaran lain sehingga alokasi dana pendidikan bisa difokuskan pada kegiatan yang lebih esensial.
Menghentikan Kebijakan Tanpa Dasar Riset Ilmiah
Tuntutan selanjutnya adalah agar pemerintah berhenti membuat kebijakan publik tanpa landasan riset ilmiah yang jelas. Mahasiswa mengingatkan pentingnya kebijakan yang benar-benar berfokus pada kesejahteraan masyarakat.
Respon Warganet
Aksi ini mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Banyak warganet yang memberikan dukungan penuh terhadap langkah mahasiswa. Salah seorang pengguna media sosial menulis, "Alhamdulillah, akhirnya adik-adik mahasiswa turun juga. Saya kira tenggelam ditelan iming-iming konsesi tambang."
Ada juga yang memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk terus konsisten memperjuangkan hak rakyat. "Mahasiswa kalian tidak perlu takut, tetap konsisten dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat," tulis warganet lainnya.
Selain itu, beberapa masyarakat mendorong mahasiswa untuk memperluas tuntutan mereka. Salah satu komentar menyebutkan, "Sekalian juga demo ke DPR agar undang-undang perampasan aset koruptor segera disetujui dan direalisasikan.”
Aksi ini diharapkan mampu menjadi awal dari perubahan signifikan dalam kebijakan pemerintah. Harapannya, melalui aksi ini, kebijakan yang digagas oleh pemerintah akan lebih bermanfaat untuk kepentingan rakyat.
