Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh pada Kamis, 1 Mei 2025, sekitar 200 ribu buruh dari wilayah Jabodetabek dan sejumlah daerah lainnya berkumpul di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Massa mulai memadati kawasan Monas sejak pukul 06.30 WIB. Para peserta aksi datang dengan menggunakan berbagai jenis transportasi, seperti bus, dari daerah Banten, Jawa Barat, dan Jakarta.
Berbagai konfederasi buruh turut serta dalam aksi ini, di antaranya Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). KSPSI terlihat menonjol dengan atribut berwarna biru, sementara serikat lainnya turut membawa perlengkapan aksi masing-masing.
Aksi tersebut menjadi ruang bagi para buruh menyampaikan aspirasi terkait isu-isu ketenagakerjaan seperti tuntutan terhadap upah layak dan perlindungan sosial. Dalam momentum ini, Presiden KSPI, Said Iqbal, menyampaikan enam tuntutan utama buruh kepada Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto.
Tak hanya di Jakarta, aksi serupa juga digelar serentak di setidaknya 30 provinsi lain. Peringatan May Day ini diwarnai dengan panggung orasi dan berbagai kegiatan bertema perjuangan buruh. Menurut laporan dari berbagai daerah, total buruh yang terlibat di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 1,2 juta orang.
Said Iqbal juga menyampaikan bahwa Prabowo menjadi Presiden RI kedua yang hadir langsung menemui buruh pada Hari Buruh Internasional, setelah Presiden Sukarno yang pernah hadir di Gelora Bung Karno pada tahun 1965. Kehadiran presiden dalam peringatan ini, lanjutnya, merupakan hal yang lazim di berbagai negara sebagai bentuk penghormatan terhadap kontribusi buruh.
Sementara itu, dilansir dari Metrotvnews, Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo hadir dalam peringatan May Day 2025 di Lapangan Monas. Menurutnya, kehadiran presiden merupakan bentuk komitmen dan perhatian besar terhadap peran buruh dalam pembangunan nasional. Ia menegaskan bahwa buruh merupakan elemen penting dalam perekonomian yang tidak terpisahkan, dan karena itu dibutuhkan kerja sama erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan para pekerja.
Tuntutan yang disampaikan buruh kali ini merupakan bentuk aspirasi kolektif agar isu perlindungan dan kesejahteraan pekerja menjadi prioritas pemerintahan baru. Enam poin utama tuntutan tersebut adalah:
Penghapusan Sistem Outsourcing
Buruh mendesak diakhirinya sistem outsourcing yang dianggap mengancam kepastian kerja dan membuat buruh semakin rentan. Sistem ini dinilai tidak memberikan kepastian masa depan, upah layak, maupun perlindungan sosial. Said Iqbal mengingatkan bahwa Prabowo pernah berkomitmen menghapus sistem ini satu dekade lalu dan kini diminta untuk segera merealisasikannya melalui revisi menyeluruh terhadap UU Ketenagakerjaan.
Pembentukan Satgas PHK
Buruh meminta pemerintah membentuk satuan tugas khusus untuk menangani maraknya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), khususnya di sektor industri manufaktur dan tekstil. Satgas ini diharapkan terdiri dari unsur tripartit—pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha—serta memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa dan mencegah tindakan sewenang-wenang terhadap pekerja.
Penerapan Sistem Upah Layak
Mereka menuntut sistem pengupahan yang berbasis pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bukan sekadar mengikuti inflasi. Meskipun mengapresiasi kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen oleh Prabowo, buruh berharap kebijakan mendatang mempertimbangkan kebutuhan riil pekerja dan struktur keluarganya.
Pengesahan RUU Ketenagakerjaan
Buruh menuntut percepatan pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang dinilai penting untuk memperkuat hak pekerja atas cuti, jaminan pensiun, fleksibilitas kerja yang adil, dan kemudahan membentuk serikat. Mereka menolak isi pasal-pasal yang mempermudah PHK serta melemahkan hak mogok kerja.
Pengesahan RUU PPRT
Mereka juga mendesak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang sudah tertunda lebih dari sepuluh tahun. Buruh rumah tangga dinilai belum terlindungi secara hukum, padahal memiliki kontribusi besar dalam mendukung kehidupan rumah tangga kelas menengah dan atas. RUU ini diharapkan menjamin hak-hak dasar PRT seperti hari libur, jaminan kesehatan, dan upah yang layak.
Pengesahan RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi
Tuntutan terakhir adalah mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai upaya memberantas korupsi. Buruh menilai pemiskinan terhadap pelaku korupsi bisa menjadi bentuk keadilan yang efektif, terlebih jika menyasar aset pribadi maupun korporasi yang merugikan negara dan rakyat, termasuk para pekerja.
Dari tuntutan utama tersebut, seruan juga disampaikan untuk mempercepat pengesahan RUU PPRT sebagai perlindungan terhadap pekerja rumah tangga yang selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum memadai. Isu lain seperti perlindungan dari PHK massal dan tuntutan upah layak menunjukkan keprihatinan terhadap kondisi ketenagakerjaan saat ini. Federasi Serikat Pekerja (FSP) ASPEK Indonesia, melalui presidennya Abdul Gofur, juga menyoroti praktik kemitraan di PT Pos Indonesia yang dinilai melanggar UU Ketenagakerjaan. Ia menyampaikan harapannya agar Presiden Prabowo mendengarkan langsung suara buruh pada peringatan May Day 2025 di Jakarta
Seluruh tuntutan ini telah disusun sebagai sikap resmi gerakan buruh nasional dan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo. Dalam suasana peringatan May Day 2025, para buruh menyerukan bahwa perjuangan tidak akan berhenti hingga keadilan kerja dan kesejahteraan merata benar-benar terwujud di Indonesia.
