Petarung MMA profesional yang tersohor asal Irlandia, Conor McGregor, menyatakan hasrat politiknya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Irlandia. Hasrat itu dinyatakan melalui akun X pribadinya pada 21 Maret 2025.
Berangkat dengan tujuan mengutuk Pakta Migrasi dan Suaka Uni Eropa yang wajib diterapkan pada 2026 nanti, McGregor akan siap pasang badan dalam mengajukan referendum pada pengimplementasian tersebut jika kelak dirinya menjadi presiden. Menurutnya, para kandidat presiden Irlandia yang lain peduli setan terkait pakta tersebut dan ia juga menilai para pejabat Irlandia terkesan sangat terburu-buru dalam merestui implementasi Pakta Migrasi dan Suaka Uni Eropa. Maka dari itu, McGregor ingin kembali menegaskan suara rakyat Irlandia adalah puncak dari masa depan demokrasi Irlandia, bukan dari Pemerintah Irlandia, maupun dirinya sendiri.
Dalam unggahan X pribadinya, ia mengatakan, “Siapa lagi yang akan berdiri melawan Pemerintah dan menentang RUU? Setiap kandidat Presiden lain yang partai-partai lain coba ajukan tidak akan mampu memberikan perlawanan kepada RUU ini. Tapi saya akan mampu melakukannya! Untuk lebih jelasnya, sebagai Presiden, saya akan mengajukan RUU ini ke referendum. Meskipun saya sangat menentang pakta ini, keputusan ini bukan milik saya maupun pemerintah. Ini adalah keputusan rakyat Irlandia dan akan selalu begitu! Itulah demokrasi yang sejati!”
Dilansir dari European Parliament, Pakta Migrasi dan Suaka Uni Eropa merupakan rancangan undang-undang yang mengatur penerimaan pencari suaka di Uni Eropa. Inti dari tujuannya adalah mendorong pembagian tanggung jawab yang lebih besar, persatuan, dan pengelolaan perbatasan yang efektif antar negara-negara yang masuk dalam Uni Eropa. Dengan adanya pakta ini, maka semua negara yang masuk dalam Uni Eropa memiliki tanggung jawab yang sama dalam menampung, melindungi hak asasi, hingga mengelola para imigran. Sedangkan, alasan awal dibuatnya pakta ini adalah negara-negara yang termasuk anggota dari Uni Eropa mengalami krisis migran pada 2015 hingga 2016, pandemi Covid-19, dan ketegangan di perbatasan timur Uni Eropa.
Pakta ini terdiri dari 10 fondasi, yaitu:
Sistem manajemen migrasi baru di perbatasan eksternal Uni Eropa: Pengelolaan ini mencegah pembludakan kedatangan para migran dan menerapkan prosedur suaka, pengelolaan ini juga mengelola pemulangan migran dengan tepat waktu serta memberi perlindungan bagi mereka.
Menata ulang penerimaan: Untuk memastikan bahwa pemohon perlindungan internasional menerima kondisi penerimaan material yang memadai sesuai dengan kebutuhan mereka, sambil juga memajukan alat manajemen inovatif yang meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi serta mengurangi pergerakan sekunder.
Prosedur suaka yang adil, efisien, dan konvergen: Untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas klaim suaka individu di seluruh Uni Eropa sambil memperkuat perlindungan, hak, dan jaminan bagi pencari suaka.
Prosedur pemulangan yang efisien dan adil: Mengandalkan koordinator pemulangan imigran yang dianggap sebagai ancaman keamanan dan mengoptimalkan dukungan Frontex sebagai lembaga yang menjaga perbatasan Uni Eropa.
Sistem berbagi tanggung jawab yang adil dan efisien: Semua negara anggota Uni Eropa memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan perpindahan individu ke negara anggota Uni Eropa dengan batas waktu yang dipersingkat dan prosedur yang disederhanakan.
Mengoptimalkan solidaritas melalui mekanisme solidaritas permanen, mengikat secara hukum namun fleksibel.
Kesiapsiagaan, perencanaan kontingensi, dan tanggap krisis: Merencanakan tindakan darurat dan tanggapan krisis melalui rencana kontingensi tentang penerimaan dan suaka guna meningkatkan kapasitas beradaptasi terhadap perubahan pola migrasi dan mengurangi kemungkinan terjadinya situasi krisis.
Perlindungan baru bagi pencari suaka dan orang-orang rentan yang diatur dalam berbagai peraturan dan direktif: Untuk memegang teguh martabat manusia dan melindungi hak suaka yang nyata dan efektif sambil memastikan akses hukum yang efisien dan efektif.
Pemindahan penduduk, inklusi, dan integrasi: Untuk menyediakan alternatif yang aman dan layak terhadap rute migrasi yang tidak teratur dan berbahaya sekaligus berinvestasi dalam hubungan sosial jangka panjang dan kemakmuran ekonomi masyarakat.
Pemerintah Irlandia harus mengimplementasikan pakta tersebut selambat-lambatnya pada 12 Juni 2026, sedangkan pemilu Irlandia akan dilaksanakan pada 11 November 2025 nanti. Dari gap yang cukup lebar tersebut, mungkin McGregor melihat adanya peluang untuk meraih suara dengan menyuarakan penolakan terhadap pakta yang dibuat oleh Komisi Eropa pada 2020 itu.
Akhir-akhir ini McGregor terpantau menunjukkan intensinya terhadap dunia politik. Setelah hadir dalam pelantikan Donald Trump, pada 17 Maret lalu McGregor kembali menghadiri pertemuannya dengan Donald Trump dalam rangka merayakan Hari Santo Patrick di Gedung Putih. Selain merayakan hari keagamaan tadi, pada lawatannya tersebut ia juga menyampaikan keluh kesahnya di ruang pers Gedung Putih tentang permasalahan yang menimpa negaranya yang dimulai dari acuhnya kepemerintahan, pengeluaran negara yang tidak sesuai, hingga masalah imigran ilegal.
“Pemerintah kita sudah lama mengabaikan suara rakyat Irlandia. Apa yang terjadi di Irlandia adalah bencana. Pemerintah kita adalah pemerintah yang tidak bertanggung jawab, pemerintah tidak memiliki akuntabilitas. Uang kita dihabiskan untuk masalah luar negeri yang tidak ada kaitanya dengan rakyat Irlandia. Catatan imigran ilegal melanda negara. Ada kota-kota pedesaan di Irlandia yang dikuasai dalam satu serbuan (imigran ilegal) sehingga menciptakan satu minoritas dalam satu serbuan.”
